Jakarta, 29/8/2007 (Kominfo-Newsroom) – Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menurut Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Kusmayanto Kadiman memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan koordinasi dalam pembuatan peta seluruh Indonesia.

           “Artinya Bakosurtanal betul-betul mengkoordinasikan semua pembuat-pembuat peta, baik untuk tujuan-tujuan sipil maupun militer dan nanti produknya dipisah karena kepentingan masing-masing,” kata Menristek usai membuka Pameran Teknologi Survei dan Pemetaan Bertaraf Internasional ke-2 di Balai Sidang, Jakarta Rabu (29/8).
            Menurut Menristek, peta-peta tersebut  harus sama jangan sampai ada peta untuk sipil,  militer, Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan, Departemen  Perikanan dan lainnya.
            Dikatakan, Bakosurtanal dalam membuat peta spasial betul-betul menjadi koordinator, sehingga pekerjaan rumahnya lebih besar, bagaimana melakukan koordinasi terhadap produksi peta nasional dari berbagai skala, mulai skala wajib yang disediakan pemerintah pusat sampai skala-skala ukuran 1: 50 ribu yang wajib dibuat oleh pemprov.
           Dia menyebutkan,  ada SK Mendagri tahun 2003  yang memerintahkan agar sejalan dengan isu otonomi daerah pemprov, pemkab, pemkot wajib menyediakan peta skala 1:50 ribu sehingga mereka bisa tahu betul batas provinsi, batas kota, batas kabupaten dan kekayaan-kekayaan apa yang ada di permukaan dan di bawah permukaan laut.
           Tentang penyelenggaraan pameran tahun ini, menurut dia bermakna penting dalam sejarah perkembangan pemanfaatan informasi spasial di Indonesia karena awal bulan Agustus ditandai berlakunya kebijakan pemerintah dalam mengatur Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).
          Perpres JDSN No. 85 tahun 2007 mengamanatkan upaya penataan dan pengelolaan data spasial yang lebih baik pada instansi pemerintah, pengelolaan yang terstruktur, transparan dan terintegrasi, menurut Perpres tersebut harus dilaksanakan dalam suatu jaringan elektronis yang menghubungkan antara para penyedia data dan penggunanya.
      Data spasial tersebut mendukung berbagai fungsi-fungsi pemerintahan dalam perencanaan dan pengawasan yang terintegrasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, katanya. (T. Gs/id/c)