“Seperti rehab terhadap rumah yang rusak berat hingga rusak ringan di Kota Padang dan Pariaman berjumlah hampir 250.000 unit, atau sekitar 30 persen dari 700.000 unit jumlah rumah yang ada disana,” kata Sekwilda Sumbar Drs. Yohannes Dahlan dalam raker antara Komisi VIII DPR RI dengan BNPB dan Pemda Jabar dan Sumbar  di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/2).
           Menurut dia, akibat gempa tersebut Sumbar telah mengalami kerugian baik dari aset Pemda, rumah masyarakat, bangunan gedung, harta benda dan sebagainya senilai Rp21,567 triliun.
           Kerusakan yang sangat besar itu telah membuat roda ekonomi di sana terhenti dan banyak perusahaan, industri dan kegiatan ekonomi seperti pasar, baik tradisional maupun modern, yang pada gilirannya berdampak  pada meningkatnya pengangguran.
            Ditambah lagi ratusan ribu rumah yang rusak, sehingga membuat masyarakat tidak bisa melakukan usahanya, sehingga perlu ada rehabiltasi rumah dan bangunan gedung, agar masyarakat bisa kembali bekerja seperti semula.
            Pemerintah melalui tim verifikasi dan telah disetujui oleh Bappenas dengan dana Rp6,4 triliun dan segera akan merealisasikan dana tahap I senilai Rp2,4 triliun dari pemerintah Pusat.
           Namun hingga saat ini dana belum turun, dan untuk itu dia meminta dana tersebut segera  bisa dicairkan dan rehabilitasi bisa dilakukan, selain itu  diharapkan sisa dana (Rp4 triliun) bisa diberikan pada tahun berikutnya.
           Hal itu bertujuan agar rehab bisa dilakukan hanya dalam dua tahun anggaran, jangan ditunda berlama-lama, karena saat ini angka pengangguran dan kemiskinan  sudah naik hingga 10 persen pasca gempa tersebut.
          Sedangkan Pemda sudah tidak berdaya  memberikan bantuan pada masyarakatnya, karena lebih separuh gedung pemerintah juga ikut hancur yang juga harus segera direhabilitasi.
           Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bupati Tasikmalaya (Jawa Barat) Tatang Farhanul Hakim dengan mengatakan bahwa dana rehabilitasi rumah penduduk yang rusak akibat gempa tahap I senilai Rp1,5 - Rp2 juta sudah diberikan.
           Namun dana tahap II hendaknya segera diturunkan, agar rehab bisa berlanjut dan tidak keburu hasil perbaikan tahap I rusak lagi, atau bahan bangunan yang sudah terlanjur dibeli tidak bisa dikerjakan karena terkendala belum tersediaanya bahan bangunan lainnya sehingga dikhawatirkan bantuan terdahulu akan menjadi sia-sia. (mf/toeb)